Pertama di Kota Padang Panjang Sat Reskrim Polres Padang Panjang gelar “RESTORATIVE JUSTICE”

TBNews Sumbar – Pertama di kota Padang Panjang Sat Reskrim Polres Padang Panjang gelar “RESTORATIVE JUSTICE” perkara dugaan perkara merintangi jalan umum yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan.

Terjadinya miss komunikasi antara KAN Bukit Surungan ( Busur ) dengan Pemko Padang Panjang terkait kelebihan tanah ulayat di lingkungan Mifan yang mengakibatkan terjadinya dugaan tindak pidana merintang jalan umum oleh parik paga nagari KAN Busur , akhirnya berakhir dengan jalan restorative justice oleh pihak kepolisian .

Kapolres Padang Panjang AKBP Novianto Taryono , SIK . SH . MH menjelaskan , pihak kepolisian menjadi mediator antara 5 parik paga nagari atau KAN Busur dan pihak Pemko dalam hal ini Dinas Porapar.

Usai proses itu kata Kapolres, kedua belah pihak sepakat untuk diselesaikan secara keadilan restoratif . ”

Penyelesaian perkara dugaan tindak pidana merintangi jalan umum kedua belah pihak sepakat untuk diselesaikan secara restorative justice , ” kata Novianto di dampingi Walikota, Ketua DPRD dan Kajari Padang Panjang .

Dengan telah disepakatinya keadilan restoratif , Novianto menyebut bahwa 5 orang parik paga nagari yang sempat dilakukan penahanan kini telah dibebaskan. ” Telah dikeluarkan sebanyak 5 orang tahanan kasus tindak pidana merintangi jalan umum , ” ujar Novianto didampingi Reskrim AKP Syaiful Zubir.

.Dalam proses mediasi itu , perwakilan dari Kuasa Hukum KAN Bukit Surungan , Fadhilah Tsani menyampaikan apresiasi kepada aparat kepolisian yang telah menjadi fasilitator kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara ini .

Kajari Padang Panjang , Nilma SH . MH mengatakan , keadilan restoratif (restorative justice ) saat ini menjadi prioritas kepolisian dalam melakukan penyelesaian perkara ringan. Artinya tak semua kasus berakhir di pengadilan dengan pemenjaraan. Nilma mengatakan, perkara ini adalah murni tindakan kejahatan dan masalah ini telah sampai di kejaksaan. Namun sesuai prinsipnya yang selalu mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semua dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat , maka berdasarkan kesimpulan SK . Kapolri No 8th 2018 ttg penerapan keadilan dan Perpol RI No 8 th 2021 ttg Penanguhan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif , maka semua bisa terlaksana .

Ketua DPRD Padang Panjang , Mardiansyah A.Md mengatakan , semua pihak yang hadir baik itu pihak pemko sebagai pelapor dan terlapor parik paga nagari dibawah kuasa KAN Bukit Surungan , diharapkan dapat mengambil hikmah , agar kedepannya tidak terulang kembali .Restorative jusitce oleh Polres Padang Panjang , adalah yang pertama terjadi di kota ini . Ini sekaligus menjadi kado terindah dari Kapolres Novianto yang akan promosi lagi ke Kabupaten Pesisir Selatan , ” ujarnya .

Walikota Padang Panjang Fadly Amran mengucapkan terima kasih kepada jajaran Polres dan Kejari 1 Padang Panjang yang telah bersama – sama menyelesaikan permasalahan yang melibatkan masyarakat dengan lembaga I pemerintah itu .” Bagaimanapun kalau masalah ini berlanjut tentu kita semua juga akan malu Karena adanya pemerintah juga karena ada rakyat , begitu juga sebaliknya . Semoga kita dapat ambil hikmah di balik kejadian ini , ” ujar Fadly .

Diberitakan sebelumnya , Pemko Padang Panjang melalui Dinas Porapar , melaporkan parik paga nagari Busur atas dugaan tindak pidana merintang jalan umum , yang mengakibatkan terganggunya akses jalan menuju kantor Porapar , kawasan PDIKM dan objek wisata Mifan pada 8/11/2021 lalu . Pelaporan itu berujung penahanan terhadap lima orang parik nagari pada 28 April 2022.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *