Wakapolda buka Seminar Hukum Polda Sumbar

TNS – Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Drs. Damisnur. AM, SH, MM, membuka kegiatan seminar hukum Polda Sumbar TA. 2019, Selasa (19/11) di ballroom hotel Daima, Padang.

Kegiatan ini dihadiri oleh pejabat utama Polda Sumbar, para Kasat Reskrim dan Kasubbag Hukum Polres sejajaran Polda Sumbar, dan narasumber.

Dalam seminar tersebut, bertemakan “Kepastian Hukum Terkait Penanganan Tindak Pidana Oleh Penyidik Polri Dalam Perkara Pidana”.

Berkaitan dengan tema seminar hari ini, Wakapolda Brigjen Pol Damisnur mengatakan, key wordnya adalah proses penyidikan, tindak pidana, dan perkara perdata.

“Dimana semua kata tersebut sangat berkaitan dengan kehidupan masyarakat, hubungan antar individu atau kelompok yang dipengaruhi oleh kepentingan masing-masing, dimana pada titik tertentu menimbulkan konflik satu dengan yang lain”, ucap Wakapolda membacakan amanat Kapolda Sumbar.

Dijelaskan Wakapolda, peningkatan kebutuhan manusia pada kenyatannya tidak diikuti oleh meningkatnya sumber-sumber ekonomi, sehingga berdampak timbulnya konflik, dengan jenis, kualitas dan kuantitas konflik yang berkembang dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut juga ditambah dengan pengelolaan sumber-sumber ekonomi yang tidak tepat, dan malah bertentangan dengan hukum, seperti tata kelola tanah, harta warisan, danĀ  usaha-usaha perekonomian lainnya yang menimbulkan kerugian kepada pihak-pihak yang terkait.

“Pada tahap inilah yang kemudian menjadi faktor kriminogen timbulnya berbagai bentuk tindak pidana, seperti dugaan penipuan, penggelapan, penguasaan sesuatu objek secara tidak berhak, pemalsuan surat atau surat palsu, atau jenis-jenis tindak pidana lainnya yang berhubungan dengan jiwa manusia, seperti pembunuhan dan penganiayaan*, terangnya.

Dilain pihak, Brigjen Pol Damisnur mengatakan permasalahan di atas juga berkaitan dengan aspek-aspek keperdataan, dimana pihak yang merasa dirugikan akan mengajukan gugatan ke pengadilan.

Secara faktuil, jika dilihat dari tahun 2016-2018, rata-rata Polda Sumbar menangani 15.000 sampai 17.000 perkara setiap tahun dengan tingkat penyelesaian perkara rata-rata 60%. Sedangkan data perkara perdata yang ditangani oleh Pengadilan Negeri se-Sumatera Barat, rata-rata 400-500 perkara perdata per tahun.

“Dari angka-angka di atas, walaupun belum ada kajian secara kuantitas, memperlihatkan adanya keterkaitan antara perkara pidana dengan perkara perdata pada kasus-kasus tertentu, khususnya yang berhubungan dengan objek dan subjek hukum, sehingga berdampak kepada timbulnya hambatan dalam proses penyidikan”, tuturnya.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, sangat tepatlah kiranya Bidkum Polda Sumbar berinisiatif untuk menyelenggarakan seminar ini sebagai sarana berdiskusi dan mencarikan alternatif yang lebih tepat dalam menyelesaikan perkara-perkara pidana yang pada bagian tertentu mempunyai kaitan dengan aspek-aspek keperdataan.
Proses penyidikan yang cepat, sederhana, dan transparan yang merupakan prinsip mendasar dari proses penyidikan dan juga implementasi dari profesionalisme Polri harus menjadi komitmen dengan selalu berupaya mencarikan cara dan mekanisme yang tepat melalui koordinasi dan konsultasi untuk mengurangi segala hambatan dalam proses penyidikan.

“Oleh karena itu, kegiatan seminar ini memiliki nilai yang cukup penting bagi jajaran polda sumbar dan aparat penegak hukum lainnya dalam pelaksanaan tugas”, pungkasnya.(*)

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *