Camat Kubung studi tiru ke Polres Solok Kota

TNS – Atas keberhasilan Polres Solok Kota dalam meraih predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK) pada 10 Desember 2018 lalu, membuat menarik minat instansi samping untuk melaksanakan studi tiru.

Setelah Pengadilan Agama Kota Solok dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Solok, Kantor Camat Kubung juga melakukan hal yang sama. Kemarin Selasa sore (29/1).

Kunjungan dipimpin langsung oleh Camat Camat Kubung Ahpi Gusta Tusri, Kepala Seksi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Kasi Paten) Safnidarti, Kasubag Perencanaan Ahmad Taher, Bendahara Penerimaan Nurhasni, Bendahara Pengeluaran Darniati, Kasi Ekbang Rice Astiani dan Staf Sekretariat Nanda. Setiba di Polres, disambut baik oleh Kapolres Solok Kota AKBP Dony Setiawan, S.Ik beserta pejabat utamanya dan seluruh personel Polres Solok Kota yang tergabung dalam tim pembangunan WBK Polres Solok Kota.

Kapolres Solok Kota AKBP Dony Setiawan menyatakan pihaknya sangat gembira dengan kedatangan rombongan Kantor Camat Kubung. AKBP Dony menjanjikan, pihaknya siap membantu segala hal yang dibutuhkan oleh pegawai Kantor Camat Kubung untuk bisa mendapatkan penghargaan WBK. Terutama yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan di Kantor Camat Kubung ke masyarakat. Menurutnya, yang paling utama adalah komitmen untuk merubah mindset (pola fikir) dan culture set (budaya kerja).

“Komitmen pimpinan dalam seluruh pegawai menjadi kunci. Karena harus mampu dan rela meninggalkan zona nyaman sebagai pejabat. Tidak akan mudah. Akan banyak resistensi atau penentangan, baik secara langsung maupun kata-kata negatif di belakang. Bahkan, seluruh jajaran harus mampu menyajikan layanan terbaik. Tidak hanya di kantor, tapi juga menghantarkan layanan ke masyarakat. Tentu bisa, jika sudah punya komitmen yang kuat sebagai pelayan masyarakat,” ungkapnya.

AKBP Dony juga menyatakan inovasi untuk mendukung pelayanan tidak harus dengan pengadaan teknologi baru. Namun juga bisa inovasi proses dan peningkatan kualitas layanan. Seperti inovasi pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

“Merubah kualitas dan infrastruktur, tidak jaminan bisa mendapatkan prediket WBK. Penghargaan ini tidak bisa dibeli dan tidak mudah disiasati. Tidak bisa dibohong-bohongi. Apalagi, masyarakat sebagai variabel yang tak terukur bisa saja memberi penilaian biasa, atau penilaian cukup pada sebuah institusi. Padahal, untuk dapat meraih penghargaan ini, salah satu indikator penilaiannya, dari 10 orang masyarakat yang ditanya, 9 orang harus mengatakan sangat baik, buka nilai baik, apalagi nilai cukup,” tegasnya.

Sejumlah kepala program penilaian ZI-WBK Polres Solok Kota juga berbagi pengalaman selama mengikuti penilaian ZI-WBK. Indikator penilaian ZI-WBK Polres Solok Kota terdiri dari enam program sesuai Permen-PAN-RB Nomor 52 Tahun 2014.

Kabag Sumda Kompol Irwan Zani yang menjadi Kepala Program III, menyatakan penataan sistem perencanaan SDM personel hatus sesuai kebutuhan. Menurutnya, penempatan personel yang tepat dan sesuai bidang dan kemampuan, sangat menentukan. Karena menurutnya, berbagai layanan yang akan dilakukan ke masyarakat harus dipegang oleh orang yang ahli.

“Kalau di institusi kepolisian, penempatan personel harus sesuai Dikjur dan kemampuan personal. Sehingga, penegasan dalam pelayanan prima ke masyarakat bisa maksimal,” ujarnya.

Kemudian, Kabag Perencanaan Kompol Yus Eri yang menjadi Ketua Program IV, menyampaikan sistem layanan kepada masyarakat harus sesuai dengan perencanaan awal. Menurutnya, ada standar pelayanan yang smart dan spesifik. Serta beragam inovasi yang dilakukan harus berlangsung secara kontinyu (terus menerus). Bukan hanya saat berlangsungnya penilaian, tapi harus tetap berjalan setelah penilaian.

“Seperti misalnya Front Office, Command Center, SIM Keliling dan inovasi lainnya. Semuanya dilakukan untuk memberikan pelayanan maksimal institusi. Bukan dengan adanya penilaian, tapi untuk perbaikan,” katanya.

Untuk Seksi Pengawasan (Siwas) yang menjadi Kepala Program V, Iptu Satrialis, menyebutkan segala bentuk gratifikasi harus benar-benar nol. Segala bentuk tindakan atau upaya yang mengarah ke gratifikasi harus segera ditindak tegas. Hal ini menurutnya, merupakan risiko yang harus diambil untuk menunjukkan kinerja.

“Pengaduan atau komplain masyarakat, “selunak” atau sekecil apapun harus segera dan langsung ditanggapi. Kemudian adanya pengamanan terhadap whister blower dari internal harus benar-benar terjamin. Kemudian menghilangkan adanya benturan kepentingan. Seperti mengangkangi aturan karena adanya hubungan atau kedekatan personel dengan masyarakat yang dilayani. Sehingga, yang memenuhi syarat harus lulus, dan sebaliknya yang tidak memenuhi syarat tidak boleh diluluskan,” ucapnya.

Sementara, Kasat Intelkam yang menjadi Ketua Program VI, Iptu Luhur Fachri Utomo, S.Ik mengatakan berbagai inovasi layanan harus berpatokan pada indeks kepuasan masyarakat. Seperti digitalisasi dan transparansi pengurusan SIM. Melengkapi berbagai layanan ramah anak dan kaum disabilitas. Kemudian pelayanan SPKT yang ramah dan pegawai SPKT yang turun langsung ke lokasi menerima laporan.

“Indikator ini akan sangat mudah dikomentari masyarakat. Informasi bisa di-share ke berbagai media. Karena itu, antara layanan dan komplain harus bisa terintegrasi dan terpadu. Yang paling penting adalah komitmen mengubah pola fikir dan budaya kerja. Sehingga, layanan yang diberikan ke masyarakat adalah layanan prima dan maksimal,” ujarnya.

Sementara itu, Camat Kubung Ahpi Gusta Tusri menyatakan Kecamatan Kubung yang terdiri dari 8 nagari dan 52 ribu penduduk ingin mengubah diri dan pola layanan ke masyarakat. Menurutnya, saat ini Kantor Camat Kubung sudah memilili bentuk layanan bernama Paten. Yakni Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

Saat ini, pihaknya sedang meningkatkan dan melakukan pembenahan sarana dan prasarana. Yaitu layanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan 20 pelayanan non perizinan.

“Saat memasuki kawasan Polres Solok Kota, layanan dan suasana langsung terasa berbeda. Layaknya seperti layanan kantor di tingkat nasional. Rasanya seperti berada di Kementerian. Padahal dulu, jangankan untuk berurusan, mendekat saja ke kawasan Polres, masyarakat sangat enggan. Tapi kini, anggapan itu berubah dengan layanan yang ramah dari personel sejak di gerbang masuk,” ungkapnya.

Usai Studi Tiru Pembangunan ZI-WBK tersebut, rombongan Kantor Camat Kubung diajak melihat langsung berbagai fasilitas dan layanan Polres Solok Kota. Seperti di Satlantas untuk bagian pengurusan SIM, Sat Intelkam untuk pengurusan SKCK, kemudian layanan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT).

Rombongan juga dibuat takjub dengan fasilitas dan kecanggihan teknologi Command Center (pusat komando) Polres Solok Kota yang diresmikan Kapolda Sumbar Irjen Pol Fakhrizal beberapa waktu lalu.

Rombongan juga mengujicoba layanan aplikasi “Paga Nagari” berbasis android. Aplikasi Paga Nagari  bisa di-download secara gratis di google playstore, yang berisi 19 item layanan dan kemudahan bagi masyarakat yang sedang berada di wilayah hukum Polres Solok Kota. Personel Command Center, Ipda Fika Putri Pamungkas, menerangkan bahwa layanan aplikasi Paga Nagari, merupakan aplikasi berbasis android yang terintegrasi dengan layanan Polres Solok Kota.

“Salah satu layanan “super” yang dimiliki adalah adanya panic button. Yakni saat tombol tersebut dipencet, keberadaan ponsel tersebut langsung terdeteksi keberadaannya global positioning system (GPS). Beberapa detik kemudian, pemilik ponsel akan segera dihubungi sistem dan menanyakan apakah ada peristiwa darurat. Personel Polres Solok Kota terdekat akan langsung diterjunkan ke lokasi,” jelasnya.(*)

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *