Tiga Paslon Walikota Pariaman Deklarasikan Tolak Politik Uang dan SARA

TNS, Pariaman – Tiga pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman 2018 deklarasikan penolakan politik uang dan politisasi SARA.

Ketiga pasangan calon mengucapkan ikrar dan penempelan cap lima jari dari seluruh pihak terkait.

Ketua Panwaslu Kota Pariaman, Elmahmudi menyatakan, gerakan tolak politik dan lawan politisasi SARA dilaksanakan serentak di 171 daerah di Indonesia, pada tanggal 14 Februari 2018 pasca dilakukannya pengundian dan pengumuman nomor urut paslon. Dikatakannya, Politik uang dan politisasi dapat menganggu tatanan demokrasi dan hak masyarakat sipil.

Ia mengatakan, besarnya dampak buruk dari politik uang dan politisasi SARA diperlukan gerakan bersama menolak segala hal yang merusak alam demokrasi. Tidak hanya merusak tatanan demokrasi, namun praktik politik uang dan politisasi SARA berujung sanksi administrasi dan Pidana.

Kordiv Pencegahan dan HAL Bawaslu Sumatera Barat, Vifner, amanat Undang-Undang memberikan perluasan kewenangan kepada Bawaslu untuk mendorong terciptanya Pemilu ataupun Pemilihan Kepala Daerah. Pada aturan perundang-undangan, sanksi politik uang sangat tegas.

Berbeda dengan aturan sebelum sanksi hanya dikenakan kepada pemberi saja, namun pada Pemilihan Kepala Daerah 2018 penerima politik uang juga terkena sanksi.

Selain dijatuhi sanksi pidana, kata dia, politik uang yang dilakukan dapat menggaggalkan kemenangan Pasangan Calon.

Sedangkan isu politik SARA atau politik identitas, terlihat jelas terjadi pada Pilkada didaerah lain, menimbulkan kerawanan konflik sosial. Begitu juga pada pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman, jika isu ini dilakukan pada pemilihan kepada daerah di Kota Pariaman, tentu akan sangat rawan.

“Kerawanan Pilkada Kota Pariaman 2018 berada pada titik rawan tingkat III, dilihat dari indikator penggunaan media sosial. Terkait kerawanan tingkat III pada Pilkada Kota Pariaman dilihat dari penggunaan media sosial, dapat dimaknai jika masyarakat Kota Pariaman melek medsos dan berani karena menggunakan akun asli bukan bodong,” pungkasnya.

Kapolres Pariaman, AKBP Bagus Suropratomo Oktobrianto menyatakan, penggunaan media sosial pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman menjadikan Pilkada Kota Pariaman menempati peringat ketiga Pilkada terawan di Indonesia.

“Temuan dari Bareskrim Mabes Polri, akun media facebook digunakan untuk cyber crime, termasuk pelanggaran Pilkada,” sebutnya.

Tingginya penggunaan medsos untuk mengungkapkan perasaan pribadi dan politik rawan menimbulkan gesekan sosial dan politik. Cepatnya pertumbuhan media sosial menggunakan akun bodong, berbanding lurus dengan munculnya cyber crime.

“Polres Pariaman melaksanakan sejumlah program seperti tolak kampanye Pilkada damai tanpa Hoax di Kota Pariaman,” pungkasnya.(*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *